5 Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018 Perka LKPP no 13/2013 /2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP no 22/2015 4 BAB 2: KONSEP DASAR DANA DESA Sumber Pendapatan Desa Pengertian dan Tujuan Dana Desa 5 SUMBER PENDAPATAN DESAGUBERNURJawa Tengah Jateng Ganjar Pranowo menerima kunjungan jajaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jateng, baru-baru ini. Dalam kunjungan tersebut, LKPP mendiskusikan sejumlah hal kepada Ganjar. Salah satunya terkait konsolidasi harga untuk pengadaan barang dalam negeri. “LKPP alhamdulillah bisa diterima Pak Ganjar selaku Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan. Salah satunya kita ingin menunjuk Jawa Tengah sebagai role model untuk konsolidasi pengadaan,” kata Ketua LKPP Hendrar Prihadi dalam keterangan pers, Sabtu 10/6. “Di Kementerian Kesehatan ada USG, kemudian di BKKBN juga ada untuk stunting yang alhamdulillah kalau itu bisa berjalan bisa ada efisiensi 1,69 triliun. Untuk pemerintah daerah kita tetapkan Jawa Tengah,” kata Hendrar. Di sisi lain, Hendrar menyebut penetapan Jateng sebagai percontohan konsolidasi pengadaan barang tak lepas dari sosok Ganjar selaku Gubernur. Menurut Hendrar, Ganjar adalah pemimpin yang teruji integritasnya. Hendrar mengatakan, konsolidasi ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo Jokowi dalam mewujudkan pengadaan barang yang efisien, transparan, cepat, menyerap produk dalam negeri, dan mencapai target pengadaan produk UMKM minimal 40 persen. “Hari ini tayang di katalog kami sudah 4,7 juta. Kalau dibandingkan tahun lalu sekitar 2,3 juta sudah lebih serdtus persen peningkatannya. Target kami sih di atas 5 juta peningkatannya,” katanya. Di Pemprov Jateng sendiri, Ganjar berkomitmen untuk mengutamakan pengadaan barang dalam bentuk produk dalam negeri. Hal itu terbukti dari realisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN di Pemprov Jateng sudah mencapai Rp2,7 triliun atau 98,26% pada tahun 2022. Sekitar 85,6 persen atau Rp2,4 trilun dari capaian tersebut menggunakan produk dari UMKM. RO/S-4
TENTANGTATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
PeraturanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan. bahwa untuk menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (1) huruf x Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;DiposkanOleh:admin 0 Komentar Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Bimtek/Diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah 2019, Cara pengadaan barang dan jasa dana desa, Contoh pengadaan barang dan jasa di desa, Dokumen pengadaan barang dan jasa di desa, Jadwal bimtek barang dan jasa 2018 2019 2020, Jadwal bimtek
BimtekDiklat Sosialisasi PERPRES RI No. 16 Tahun 2018 – Peraturan Presiden terbaru pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan diberlakukan per 1 Juli 2018 setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
BimtekPenyusunan SOP Bagi Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa – Banyaknya regulasi dalam pengadaan Barang/Jasa baik yang berupa Peraturan Presiden, Peretauran Menteri, dan Peraturan Kepala LKPP cukup memberikan kerumitan untuk di pahami secara cepat.Disisi lain para pelaku pengadaan di tuntut untuk dapat memberikan kontribusi atas 2C7CF.
